Opini, "Ekonomi Kelembagaan Baru untuk Perkembangan Masyarakat Pedesaan" Oleh: Nur Halimah

Opini, "Ekonomi Kelembagaan Baru untuk Perkembangan Masyarakat Pedesaan" Oleh: Nur Halimah

Saat ini, masyarakat pedesaan Indonesia tidak hanya menghadapi masalah yang kompleks, tetapi juga tantangan yang menarik untuk dipelajari dan dikembangkan, seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi dan menurunnya modal sosial, angkatan kerja produktif dan lapangan kerja.

Kebijakan pembangunan di pedesaan tidak hanya diterapkan di berbagai negara anggota ASEAN, tetapi juga menjadi prioritas dan pelengkap industrialisasi. Upaya ini berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih inklusif dan lebih banyak lapangan kerja di dunia. Indonesia harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

Berbagai program politik telah dilaksanakan untuk pedesaan, seperti penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Namun, program-program tersebut belum membantu masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Keberhasilan setiap program dapat bervariasi, bahkan dalam wilayah geografis yang sama.

Untuk membantu berpartisipasi dalam pemecahan masalah, diusulkan untuk melihat potensi peran dan fungsi "lembaga" terutama melalui ekonomi kelembagaan baru. Kedaruratan kelembagaan memiliki banyak arti, dapat menjadi jantung dari semua upaya membangun masyarakat pedesaan.

Ketimpangan ekonomi di pedesaan merupakan masalah mendasar yang membuatnya penting untuk menemukan penyebab dan menemukan solusi politik segera. Kebijakan pengembangan ekonomi lembaga baru merupakan pilihan yang tepat salah satunya.

Dimensi ekonomi lembaga baru sepenuhnya menentukan tingkat perkembangan masyarakat. Teori institusional semakin banyak digunakan dalam penelitian dan implementasi kewirausahaan (Bruton, 2010), Mithell dan John R. Commons (Rutherford, 2001). Namun aliran ekonomi institusional ini tidak berkembang dan kalah dengan aliran neoklasik dengan perangkat ekonometrika dan ekonomi kesejahteraan oleh JM Keynes.

Apalagi pada tahun 1970-an, ekonomi institusional ini muncul kembali dengan konsep yang lebih standar dan sebagai pusat diskusi gagasan dan dampak ekonomi yang lebih besar, sehingga sejak kemunculannya sering dikenal dengan nama New Institutional Economics (NIE).

Pada tahun 70-an dianggap sebagai Old Ekonomi Institusional (OIE). Orang di OIE yang dianggap paling kuat dan berpengaruh dan juga bisa disebut bapak ekonomi institusional adalah Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) seperti Veblen; Joseph Schumpeter, Gunnar Myrdal dan Kenneth Galbraith, tetapi dalam berbagai literatur sering disebut sebagai sekolah Institut Islam.

Konsep dasar New Institutional Economics (NIE) adalah perilaku ekonomi seseorang atau kelompok yang sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi ini sangat kuat dan dalam hal ini dimaknai sebagai “aturan main” dalam suatu kelompok masyarakat, baik formal maupun informal.

Oleh karena itu, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan melalui kelembagaan ekonomi baru memerlukan prasyarat yang cukup, serta dukungan seluruh elemen kelembagaan yang ada di masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat yang sedemikian rupa.

Semua individu masyarakat dan elemen kelembagaan mengharapkan kemajuan dan harus membawa perubahan yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, yaitu peran lembaga ekonomi baru diasumsikan sebagai fasilitator atau aturan main; melawan ketidaksetaraan umum, kemakmuran dan keadilan.

Sementara itu, setiap perilaku partisipatif aktif individu dan masyarakat sangat penting bagi kemajuan lembaga. Karena lembaga adalah benda mati, maka lembaga tidak dapat berkembang kecuali ada individu atau kelompok dalam masyarakat yang mengembangkannya, begitu pula sebaliknya individu dan kelompok masyarakat akan sulit dan tidak dapat berkembang secara memadai jika ada lembaga yang tidak memfasilitasi individu atau kelompok untuk aktif berpartisipasi dan bertindak untuk kemajuan.

Dengan kata lain, ekonomi kelembagaan baru diusulkan sebagai aturan main yang mendorong perilaku aktif masyarakat untuk menciptakan peluang bisnis, efisiensi, pengaruh, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta daya saing dan kemakmuran bersama.

Penulis: Nur Halimah (90300118037)

Editor: Amasa