SINJAI, SABDATA – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Saotanre diduga memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan pihak keluarganya dalam program Sanitasi Desa (SANDES) yang dananya bersumber dari Bagi Hasil Pajak (BHP).
Namun, saat dikonfirmasi salah satu Kepala Dusun di Desa Saotanre tidak tahu adanya bantuan tersebut karena Pemerintah Desa tidak melakukan musyawarah atau penetapan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut ataupun tidak diberi tahu oleh kepala bagian urusan pembangunan saat memberikan bahan material kepada Penerima Bantuan MCK.
Sementara itu, ada empat buah bantuan SANDES MCK BHP yang diprogramkan oleh Kepala Desa sebelumnya, tapi digantikan oleh pejabat Desa setelah masa jabatannya selesai.
Program tersebut, dinilai banyak tidak tepat sasaran dan tidak dievaluasi secara memadai.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa dari hasil pengamatannya ke tengah masyarakat, Plt Kepala Desa itu mengambil kebijakan sepihak dan tidak memberitahukan kepada BPD dan masing-masing Kepala Dusun di Desa Saotanre.
Ia menambahkan, orang-orang yang secara ekonomi mampu, ternyata masih terima bantuan SANDES MCK BHP.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hanya keluarga terdekat Plt Kepala Desa saja yang menerima alasankan salah satu keluarga yang sudah menerima bantuan tersebut tetap mendapatkan bantuan Sanitasi dengan alasan ketidaklayakan pakai.
"Namun yang paling mengherankan juga, yang dikasi bantuan MCK BHP itu secara ekonomis mampu, tapi masih diberi bantuan MCK BHP," ujarnya.
Selain itu, masyarakat menilai bahwa yang berhasil mendapatkan bantuan MCK merupakan keluarga Plt Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
"Jelas ini sudah mencederai citra Pejabat Kepala Desa yang mengambil kebijakan secara sepihak dan secara dinasti dalam memimpin,” ungkapnya.
"Sementara masih ada masyarakat yang lebih layak mendapatkan bantuan MCK BHP tersebut karena memang secara ekonomi tidak mampu,” pungkasnya.(rilis/S)
Editor: Rika Arlianti DM
0 Komentar
Beri komentar masukan/saran yang bersifat membangun